CATATAN MERAH TAHUN POLITIK

  • 1
    Share

 

Skenario politik di Indonesia terus bergulir dari tahun ke tahun. Aura politik akan semakin menguat selama dua tahun ke depan dengan diwarnai beragam kontroversi. Pada tahun 2018, KPU RI menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap III. Perjalanan politik pada tahun 2018 belum lagi rampung, namun tahapan pilihan legislatif (pileg) dan pilihan presiden (pilpres) tahun 2019 sudah berlangsung. Berbagai upaya kampanye digembar-gemborkan sejak dini hingga pelosok daerah dengan menawarkan berbagai janji untuk menarik simpati rakyat. Seperti hukum kausalitas, tahun politik selalu dibarengi dengan naiknya suhu politik. Tensi dan ketegangan politik kali ini akan berlangsung dalam durasi waktu yang cukup panjang. Terlebih pada tahun 2019 mendatang, untuk pertama kalinya pileg dan pilpres berlangsung simultan. Berbagai fenomena muncul untuk mendongkrak eksistensi kepentingan kelompok tertentu. Bahkan, tak sedikit fenomena yang direkayasa untuk menambah ketegangan suasana politik tahun ini. Seperti, peristiwa rekaan penganiyaan Ratna Sarumpaet yang berhasil meningatkan tensi politik. Bahkan, kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dijadikan bahan komoditas politik untuk saling menjatuhkan.

Sudah lazim dalam demokrasi, tahun politik selalu menarik perhatian berbagai pihak dalam mencari celah untuk melancarkan kepentingan partai politik (parpol). Berbagai strategi komunikasi dan seni memengaruhi digencarkan guna membangun citra bakal calon legislatif (caleg). Selain upaya konvensional, bakal caleg juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung siasat mereka dalam menggalang simpati masyarakat luas. Dalam hal ini, kubu atau parpol sibuk menaikkan citra pribadi dan menjatuhkan citra lawan. Sehingga, kontestasi politik diwarnai dengan praktik-praktik yang tidak wajar. Seakan-akan pilkada hanya sebagai proyek politik. Hal ini menandakan sistem elektorat politik sedang melemah. Ditambah buzzer politik cenderung memanfaatkan berbagai celah untuk menaikkan tensi politik antarkubu.

Ambisi dalam memimpin bangsa tidak berhenti pada titik itu saja. Politik tetaplah politik. Tidak ada kebenaran hakiki dan kesalahan mutlak dalam politik. Semua kepentingan pribadi harus ‘diperjuangkan’ agar yang benar tetap menjadi benar dan yang salah dapat ‘direkonstruksi’ agar menjadi benar. Untuk melegalkan langkahnya, argumentasi-argumentasi digelontorkan untuk membangun kekuatan parpol. Lebih parah, berbagai serangan yang mengandung unsur kebencian terus digencarkan di media sosial. Bahkan, argumentasi dengan menggunakan konten HOAX sampai mengusung isu SARA dijadikan senjata dalam merobohkan benteng pertahanan lawan. Buntutnya, laju pemerintahan berjalan tidak efektif, karena fokus dan perhatian terkuras untuk berdebat bukan berbuat.

Berbagai permasalahan muncul pasca pemilihan. Pemimpin terpilih yang sudah menempati singgasana seakan lupa janji manisnya sehingga masyarakat sibuk menagihnya. Kasus suap, penggelapan dana bahkan korupsi sudah menjadi agenda rutin pada setiap transisi kepemimpinan, sungguh miris. Hal ini muncul akibat dari konsentrasi bakal caleg yang hanya sibuk mengumbar janji dan membangun citra yang tak sesungguhnya selama masa pemilihan. Seharusnya, bakal caleg memperkuat fondasi dengan menaikkan kapasitas sebagai seorang pemimpin. Kapasitas yang dibutuhkan oleh para caleg adalah memperdalam penguasaan politik dan memperkuat kredibilitas dalam mengemban amanah. Sehingga mampu membangun pemerintahan yang efektif dan prospektif.

Menilik aktivitas pemilihan umum beberapa tahun sebelumnya, substansi demokrasi sudah semakin memudar, baik dalam praktik pilkada, pileg maupun pilpres. Indonesia yang digadang-gadang sebagai negara demokrasi telah kehilangan identitasnya. Demokrasi substantif dapat diterapkan pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang apabila dalam proses pemilihan berfokus pada kepentingan rakyat dan menerapkan kebijakan politik yang imparsial, yaitu bertumpu pada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, dan keadilan sesuai nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Oleh: M. Nabila Kizbul Hirzul Jausan

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *